Pelansiran BBM mungkin hari ini terlihat seperti persoalan biasa.
Ada yang membeli, ada yang mengisi, ada yang mengangkut. Selama memiliki barcode, semuanya seolah terlihat sah.
Tapi benarkah persoalannya sesederhana itu?
Sebab yang perlu dilihat bukan hanya siapa yang membeli, tetapi untuk apa BBM itu dibeli dan ke mana setelah dibeli.
BBM yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat bisa berubah menjadi komoditas ketika dibeli berulang kali untuk mendapatkan keuntungan.
Satu kendaraan mungkin tidak terlalu terasa dampaknya. Tapi bagaimana jika puluhan, bahkan ratusan kendaraan melakukan hal yang sama?
Stok yang seharusnya cukup untuk kebutuhan masyarakat tentu akan ikut tertekan.
Di sinilah kita berharap APH tidak melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang biasa.
Bukan berarti setiap orang yang membeli BBM harus dianggap melanggar hukum. Tetapi ketika pembelian berulang, pola pengangkutan, dan distribusinya mulai menunjukkan sebuah kebiasaan yang terus berkembang, bukankah itu sudah layak menjadi perhatian?
Sebab persoalan besar sering kali tidak muncul secara tiba-tiba.
Ia dimulai dari sesuatu yang dianggap kecil, kemudian dibiarkan menjadi kebiasaan, lalu berkembang menjadi sebuah pola.
Jangan sampai ketika sudah menjadi jaringan, barulah kita menyebutnya masalah.
Karena pertanyaannya bukan sekadar: “Apakah barcode-nya sah?”
Tetapi: “Apakah subsidi negara masih sampai kepada yang berhak?”
Dan kalau jawabannya mulai diragukan, mungkin ini bukan lagi fenomena yang cukup dilihat sebagai hal biasa.
Ini sudah waktunya menjadi perhatian.
Tinggalkan Balasan